Penyelenggara pendidikan di Indonesia selain dilakukan di bawah koordinasi dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama, juga diselenggarakan di bawah koordinasi dan tanggung jawab berbagai kementerian lainnya. Sejalan dengan itu, maka lahirlah kebijakan pendidikan umum, kebijakan pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan kedinasan dan yang lainnya. Semua kebijakan pendidikan ini harus dipahami oleh berbagai pihak yang mengelola pendidikan, mengingat antara satu kebijakan pendidikan dengan kebijakan pendidikan lainnya pada umumnya saling berkaitan dan beririsan, namun terkadang mengandung perbedaan, sehingga membingungkan dan membutuhkan klarifikasi.Berbagai kebijakan dalam bidang apa saja, pada hakikatnya lahir sebagai jawaban atas berbagai yang timbul di masyarakat. Dalam realisasinya terkadang kebijakan tersebut berhasil memecahkan masalah, terkadang tidak berhasil,dan terkadang menimbulkan masalah baru. Keadaan ini menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis tentang faktor-faktor penyebabnya dan sekaligus menawarkan solusinya. Hal ini harus dilakukan, karena setiap kebijakan yang dilahirkan bukan saja telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran bagi yang membuatnya, melainkan telah menelan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Semua pemangku pendidikan serta pengambil kebijakan pendidikan perlu memahami dan menghayati permasalahan tersebut untuk menemukan solusinya.